Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang
JAKARTA, SAKOINDONESIA.asia – Setelah 18 tahun menunggu, ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna Ke-13 akhirnya mengakhiri penantian panjang publik. Di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang, lebih cepat dari target semula pada 15 Desember 2026.
Puan memimpin langsung jalannya sidang yang dihadiri 254 anggota dewan. Sebelum mengetuk palu, ia memastikan kuorum telah terpenuhi, membuka sidang dengan basmalah, serta menyatakan rapat terbuka untuk umum.



“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tegas Puan sebelum meminta persetujuan forum, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen.
Seruan “setuju” pun bergema serempak dari seluruh fraksi. “Terima kasih. Alhamdulillah,” ujarnya sambil mengetuk palu pengesahan.
Proses pembahasan regulasi ini memang panjang, tetapi kali ini tuntas lebih cepat. Komisi III DPR RI yang dipimpin Habiburokhman merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) melalui 87 kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Tim panitia kerja juga turun langsung ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Ia turut mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sejak awal mendorong percepatan pembahasan beleid tersebut.
Sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), pembicaraan tingkat I telah rampung dalam rapat kerja bersama pemerintah dengan persetujuan bulat dari seluruh fraksi tanpa catatan.
Undang-undang baru ini membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Negara kini memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk merampas aset hasil korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Langkah ini bertujuan memulihkan kerugian negara dan korban, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
Bagi publik, pengesahan ini menjadi jawaban atas desakan panjang yang sempat mengendap sejak kajian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. Dengan payung hukum baru ini, aset hasil kejahatan tidak lagi mudah bersembunyi di balik celah aturan lama.











