GCP Banten Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa, Batas Zona Merah Ujung Kulon Wajib Dilindungi Mutlak
SERANG, SAKOINDONESIA.asia — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Cinta Prabowo (GCP) Provinsi Banten menyatakan sikap tegas menolak wacana pemindahan atau translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Kebijakan relokasi tersebut dinilai tidak menyentuh akar persoalan konservasi dan berpotensi mengalihkan perhatian dari ancaman nyata yang mengintai kelestarian satwa langka tersebut.
Secara hukum dan operasional di lapangan, hingga saat ini belum ada eksploitasi tambang legal maupun alih fungsi kawasan konservasi TNUK menjadi perkebunan, perumahan, atau pabrik. Kendati demikian, isu penyelamatan badak kembali menjadi sorotan publik menyusul dinamika regulasi pertambangan serta rekam jejak kejahatan lingkungan di wilayah penyangga dan perairan sekitarnya.



Polemik Peta WUP dan Ancaman Perburuan Liar
Sorotan publik menguat setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 pada Februari lalu, yang menetapkan sebagian wilayah perairan di sekitar pesisir Ujung Kulon ke dalam Peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kendati Kementerian ESDM menegaskan bahwa daratan TNUK bukan wilayah tambang dan status WUP di perairan sekitar baru sebatas pemetaan potensi geologi tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun aktivitas fisik, kebijakan ini menuai kekhawatiran.

Pada pertengahan November 2026, kalangan akademisi, mahasiswa, dan pemerhati lingkungan seperti WALHI mengaitkan peta WUP tersebut dengan wacana pemerintah memindahkan sebagian populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Aktivitas ekstraktif di perairan yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi dikhawatirkan memicu pencemaran, sedimentasi, serta kerusakan ekosistem pesisir yang vital bagi satwa.
Di samping isu perairan, bentuk eksploitasi nyata yang terbukti pernah merusak populasi di dalam kawasan TNUK adalah perburuan liar untuk mengambil cula badak. Berdasarkan catatan penegakan hukum dan putusan pengadilan sepanjang periode 2024–2025, sindikat pemburu liar terbukti membunuh sedikitnya 10 ekor Badak Jawa, di mana para pelaku utama dan penadahnya telah divonis penjara hingga 11 sampai 12 tahun.
Tekanan Ekologis dan Harga Mati Zona Merah
Tekanan terhadap populasi yang kini tersisa berkisar antara 87 hingga 100 individu di dunia ini semakin berat akibat faktor ekologis. Ruang gerak badak di Semenanjung Ujung Kulon menyempit akibat invasi tumbuhan langkap (Arenga obtusifolia) yang mendominasi lantai hutan dan menekan pertumbuhan pakan alami, ditambah kerentanan kawasan terhadap ancaman bencana tsunami dari aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Merespons kompleksitas tersebut, GCP Banten mendesak pemerintah untuk menetapkan batas zona merah (zona inti) Ujung Kulon secara mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh kepentingan komersial maupun alih fungsi ruang. Tidak boleh ada kompromi yang membuka celah pembabatan hutan atau aktivitas ekstraktif di sekitar benteng terakhir Badak Jawa.
GCP Banten juga menuntut Kementerian Kehutanan dan Balai TNUK menggelar audit ekologi terbuka dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta akademisi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).
Fokus utama negara harus diarahkan pada pemulihan habitat asli, pembasmian tanaman langkap, serta pengamanan ketat terhadap ancaman perburuan, bukan memindahkan satwa ke daerah lain.
“Badak Jawa adalah ikon Banten dan kebanggaan Indonesia. Selamatkan Badak Jawa dengan menyelamatkan Ujung Kulon secara menyeluruh, bukan dengan memindahkannya,” tutup Rahmat Hidayat, Sekretaris DPD GCP Banten mewakili Ketua dalam pernyataan resminya.











