Trump Ancam Pajak Besar Pusat Data AI di Luar Negeri, Minta Warga AS Minta Kompensasi Pengembang
JAKARTA, Sakoindonesia.asia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menjatuhkan pajak sangat besar kepada perusahaan teknologi AS yang membangun pusat data kecerdasan buatan (AI) di luar negeri. Di sisi lain, ia mendesak warga Amerika menyambut pembangunan pusat data di wilayah mereka sambil menuntut kompensasi dari para pengembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Jumat (20/11/2026). Seperti dilaporkan Al Jazeera English melalui akun resmi X (@AJEnglish), Trump memperingatkan bahwa perusahaan teknologi AS akan menghadapi beban pajak tinggi (tremendous tax) jika memindahkan pembangunan infrastruktur pusat data AI ke negara lain.
“Kami tidak akan membiarkan perusahaan kami membangun pusat data di luar negeri. Jika mereka tetap melakukannya, silakan saja, tetapi kami akan mengenakan pajak yang sangat besar kepada mereka,” ujar Trump dalam konferensi pers tersebut.
Faktor persaingan dengan China menjadi alasan utama di balik ancaman tersebut. Trump mengingatkan, jika AS membiarkan pusat data dibangun di luar negeri, China akan mengambil alih seluruh kendali infrastruktur tersebut.
Ia membandingkan situasi ini dengan kesalahan masa lalu ketika AS memindahkan industri cip semikonduktor ke luar negeri.
Dalam perlombaan menuju super intelligence, istilah yang ia gunakan untuk menyebut AI tingkat lanjut, Trump ingin seluruh infrastruktur tetap berada di dalam negeri.
Kepada warga Amerika, Trump mendorong komunitas lokal agar tidak menolak proyek pembangunan pusat data, melainkan memanfaatkannya secara finansial.
“Kalian harus memanfaatkan keberadaan pusat data itu. Buat mereka membayar kalian, buat mereka membayar komunitas kalian, tetapi jangan tutup pintu untuk mereka,” katanya.
Trump menekankan bahwa perusahaan pengembang memiliki dana berlimpah. Menurutnya, pusat data justru bisa menjadi aset yang menekan biaya listrik dan pajak daerah, terutama jika perusahaan membangun pembangkit listrik sendiri.
Ia menambahkan, jika proyek tersebut ditolak di Texas atau California, masih banyak negara bagian lain yang siap menampung, termasuk West Virginia.
Pernyataan ini tampaknya tercetus secara spontan. Trump bahkan mengakui belum membahas rencana kebijakan pajak tersebut bersama jajaran stafnya.
“Saya bahkan belum membicarakan hal ini dengan tim saya, tetapi saya mengatakannya sekarang,” ujarnya di hadapan wartawan.
Sejumlah raksasa teknologi AS, termasuk Google, Amazon, Microsoft, dan Meta, diketahui telah mengoperasikan maupun merencanakan pembangunan pusat data di berbagai negara.
Meski ancaman Trump belum disertai rincian besaran tarif maupun mekanisme pelaksanaannya, sinyalnya jelas, pemerintahan Trump ingin memaksa infrastruktur AI bertahan di dalam negeri sekaligus meredam penolakan warga lewat insentif finansial.
Bagi komunitas lokal yang selama ini menolak pusat data karena kekhawatiran dampak konsumsi listrik, air, dan lingkungan, pesan Trump terdengar lugas: jangan ditolak, tetapi tagih bayarannya.







