⚡ BREAKING

Korupsi Tambang Bukan Logam, 3 Tersangka Diserahkan

Korupsi Tambang Bukan Logam, 3 Tersangka Diserahkan

PANGKALPINANG, SAKOINDONESIA.asia – Perkara dugaan korupsi tata kelola tambang mineral bukan logam yang menyeret PT PMM kini memasuki babak penuntutan. Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyerahkan tiga tersangka beserta barang bukti kepada Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, Senin (2/11/2026).

Penyerahan atau Tahap II itu dilakukan setelah Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap (P-21). Sebelumnya, penyidik menuntaskan rangkaian pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti surat, dan para tersangka, serta mengumpulkan barang bukti. Perkara ini mencakup periode 2018 hingga 2026.

Ketiga tersangka adalah IS, perwakilan PT PMM; GP, Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo; dan JK, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang.

Dari hasil penyidikan, peran para tersangka saling mengunci dalam proses ekspor. Demi memenuhi persyaratan dokumen ekspor, perwakilan perusahaan meminta GP mengambil sampel mineral hanya dari bagian atas jumbo bag.

Sampel yang dikirim ke laboratorium juga dibatasi satu kilogram dari seluruh kontainer yang disampel pada setiap pengiriman.

Ia juga meminta agar Certificate of Analysis (COA) tidak mencantumkan kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ), padahal uji laboratorium mendeteksi LTJ dan unsur radioaktif.

GP disebut mengakomodasi seluruh permintaan itu. Ia mengambil sampel dari bagian atas jumbo bag, mengirim sampel sebanyak satu kilogram, dan tidak menerbitkan COA yang memuat LTJ maupun unsur radioaktif. Setelah itu, ia menerbitkan Laporan Surveyor (LS) dan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) sebagai kelengkapan pengajuan dokumen ekspor.

Di sisi kepabeanan, JK menyetujui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan menerbitkan Nota Pelayanan Ekspor (NPE). Padahal, hasil uji Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta sudah menunjukkan adanya kandungan LTJ pada mineral yang hendak diekspor. Langkah itu diambil setelah JK bertemu dengan perwakilan perusahaan dan jajaran direksi PT PMM.

Ketiga tersangka dijerat dengan dakwaan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan subsidairnya adalah Pasal 604 dengan juncto yang sama.

Dengan Tahap II ini, tanggung jawab atas para tersangka dan barang bukti beralih ke Penuntut Umum. Tim jaksa kini akan melakukan penelitian dan menyiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Informasi ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.

Penulis: Tim Redaksi Sakoindonesia.asia
Editor: Lingga

🔄 Bagikan Artikel Ini

Dukung jurnalisme yang akurat dan terpercaya bersama Sakoindonesia.asia. Sebarkan informasi yang bermanfaat!

Redaksi Sakoindonesia.asia
Redaksi Sakoindonesia.asia
Articles: 128

Artikel Populer