Sugiono: Dialog Saja Tak Cukup, EAS Harus Jadi Benteng Stabilitas Indo-Pasifik
Manila, SakoIndonesia.asia – Di tengah gejolak geopolitik dunia yang kian tak menentu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan bahwa forum East Asia Summit (EAS) tidak boleh berhenti sekadar menjadi ajang bicara. Pernyataan tegas ini disampaikannya dalam Pertemuan Tingkat Menteri EAS ke-16 yang berlangsung di Manila, Filipina, Kamis (23/7/2026).
Mengangkat isu ketegangan di berbagai kawasan, Sugiono menyoroti bagaimana gangguan di satu titik strategis dunia, termasuk di jalur maritim vital seperti Selat Hormuz, bisa dengan cepat merambat dan mengguncang stabilitas ekonomi global.
Baginya, hal ini menjadi alarm bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak bisa lagi hanya mengandalkan forum dialog tanpa hasil nyata.
Ia menekankan bahwa selama dua dekade perjalanannya, EAS memang berhasil menjaga saluran komunikasi tetap terbuka antara ASEAN dan negara-negara besar dunia. Namun menurutnya, era sekarang menuntut lebih dari itu: kepercayaan yang terbangun dari dialog harus diterjemahkan menjadi kerja sama konkret, dan kerja sama itu pada gilirannya harus memperkuat daya tahan kawasan menghadapi ancaman multidimensi.
Sugiono juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional sebagai fondasi utama, mulai dari Piagam PBB, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, hingga Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).
Ia mengingatkan bahwa aturan yang diterapkan secara selektif atau tebang pilih pada akhirnya tidak akan memberi perlindungan bagi siapa pun.
Isu Palestina turut menjadi perhatian delegasi Indonesia. Sugiono kembali menegaskan sikap RI yang mendorong gencatan senjata berkelanjutan, akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta jalan damai yang adil dan permanen.
Indonesia menegaskan hak rakyat Palestina atas kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri sebagai prinsip yang tidak bisa ditawar.
Menghadapi rivalitas kekuatan besar yang kian memanas, Sugiono kembali menegaskan Sentralitas ASEAN sebagai kunci agar Indo-Pasifik tetap menjadi ruang kerja sama, bukan ajang konfrontasi antarkekuatan global.
Ia menegaskan bahwa sentralitas ini bukan soal memihak salah satu kekuatan, melainkan memastikan kawasan tetap menjadi platform netral bagi dialog dan kolaborasi.
Indonesia mendorong agar EAS direvitalisasi supaya lebih relevan dan responsif, dengan hasil konkret di sektor ketahanan pangan dan energi, kerja sama maritim, hingga pemberantasan kejahatan lintas negara.
Sugiono menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masa depan Indo-Pasifik ditentukan oleh kemampuan kolaborasi, bukan oleh rivalitas dan EAS harus tetap solid dalam tujuan, konsisten pada prinsip, serta efektif dalam aksi nyata.
Sebagai catatan, EAS merupakan forum strategis tingkat pemimpin yang dibentuk sejak 2005, kini beranggotakan 19 negara: 11 negara ASEAN ditambah 8 Mitra Dialog (Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat).
Pertemuan kali ini merupakan bagian dari rangkaian AMM/PMC ke-59 di bawah Keketuaan ASEAN Filipina, dan menghasilkan Chair’s Statement yang menyoroti dinamika strategis kawasan serta pentingnya penghormatan hukum internasional dan Sentralitas ASEAN.(red)
- Penulis: tim redaksi
- Editor: Lingga
- Sumber: Kemenlu.go.id
