Kritik Kebudayaan dari Balik Absennya Birokrasi di Forum Literasi Tangsel
Tangerang Selatan, Sakoindonesia.asia – Ruang diskusi di Basecamp Tambi Historia Tangsel mendadak hening sesaat sebelum agenda HISTORIA The Series Part.24 dimulai. Forum literasi mingguan yang konsisten bergulir sejak Desember tahun lalu ini menyisakan kursi kosong di barisan pembicara utama.
Kursi yang sedianya diisi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, tetap tak bertuan hingga acara berakhir.
Ketua Umum Yayasan HISTORIA Tangsel, Agam Pamungkas Lubah, menjelaskan bahwa pihak dinas sebenarnya telah memberikan konfirmasi awal mengenai kondisi kesehatan kepala dinas yang mendadak drop akibat gangguan asam lambung. Kendati demikian, koordinasi lanjutan mengenai delegasi utusan pengganti tidak mendapatkan respons hingga menjelang waktu pelaksanaan.
“Kami mencoba menghubungi kembali untuk memastikan kehadiran, namun nomor telepon beliau sudah tidak aktif dan pesan singkat kami tidak dibalas. Bahkan, upaya pengurus menghubungi Kepala Seksi Disdikbud Kota Tangsel, Sugeng, juga tidak membuahkan hasil. Wajar jika para pegiat literasi di sini merasa kecewa,” ujar Agam saat memberikan klarifikasi di hadapan peserta diskusi,.Minggu (18/10/2026).
Agam menekankan bahwa forum berseri ini bukanlah sekadar acara seremonial musiman, melainkan sebuah ikhtiar kebudayaan berkelanjutan yang kini tengah menyiapkan penerbitan buku antologi sejarah bertajuk Tangsel Bercerita di Usia 18 Tahun.
Reposisi Budaya Betawi dalam Kurikulum
Kendati diwarnai absennya representasi birokrasi, jalannya diskusi yang dipandu oleh pelaku ekonomi kreatif, Ibnu Farhan, tetap berlangsung tajam dan substantif.
Salah seorang anggota komunitas, Eka Haidir, melayangkan pertanyaan kritis yang memicu perdebatan mendalam mengenai nasib kebudayaan lokal di tengah derasnya arus modernisasi kota satellite.
Eka menggugat posisi muatan lokal Budaya Betawi dalam sistem pendidikan formal di Tangerang Selatan saat ini. Menurut dia, pelestarian budaya terkesan mengalami reduksi makna karena hanya kerap ditampilkan sebagai hiburan penyambut tamu atau atraksi pelengkap pada upacara formal.
Menjawab kegelisahan tersebut, Agam Pamungkas Lubah yang juga aktif sebagai budayawan lokal memaparkan bahwa reduksi kebudayaan menjadi sekadar ornamen estetis merupakan kesalahan fatal dalam strategi pendidikan.
Budaya Betawi, menurut Agam, merupakan sebuah fondasi filosofi hidup yang adaptif dan sarat akan nilai-nilai luhur.
“Anak-anak di Tangerang Selatan harus memiliki literasi identitas. Mereka wajib mengetahui sejarah tanah yang mereka pijak, mulai dari asal-usul pembentukan kampung di kawasan Serpong, Ciputat, hingga Pamulang. Jangan sampai mereka lebih akrab dengan kebudayaan luar ketimbang nilai tradisi dari lingkar keluarga terdekatnya sendiri,” tutur Agam.
Lebih jauh, ia merinci tiga pilar utama yang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan berbasis kultur: literasi identitas, penanaman etika sosial seperti tradisi cepean (gotong royong) dan kesantunan berbasis adab, serta pemanfaatan potensi ekonomi kreatif melalui transformasi seni pertunjukan, motif batik, hingga kuliner lokal ke dalam materi kewirausahaan sekolah.
Di akhir sesi, komunitas Historia Tangsel menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi secara terbuka dengan membagikan modal data berupa arsip sejarah, dokumen kebudayaan, dan akses narasumber kepada pemerintah daerah.
Langkah konkret ini diharapkan mampu mengubah orientasi muatan lokal di sekolah yang selama ini hanya tersimpan pasif di dalam lembar kerja siswa tanpa pernah diimplementasikan secara hidup di ruang kelas.(*)
